Akibat Hukum Serta Peran Majelis Pembina Dan Pengawas PPAT Daerah Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Hak Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2127 K/PDT/2019) = Legal Consequences and the Role of Regional PPAT Supervisory and Directory Council for Sale and Purchase Deeds Made Without the Approval of Land Rights Owners (Study of Supreme Court Decision Number 2127 K/PDT/2019)

Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Akta Jual Beli Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim.) = Accountability of Land Deed Officers On Sale and Purchase Deeds Made Without The Consent of The Landowner. (Study of The Decision of the East Jakarta District Court Number: 245/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Tim.)

Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap pembatalan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang objeknya dibebankan oleh bukan pemilik (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt) = The responsibilty of land deed official ppat againts the cancellation of deed of grant of security right apht which the object is not charged by the owner case study pati district court decree Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt)

Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pembatalan Akta Jual Beli yang Surat Kuasanya Palsu dan Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/Pdt/2017/PT. YYK) = Notary/Land Deed Official Responsibility for The Cancellation of The Sale and Purchase Deed which Power of Attorney was Forged and without The Approval of The Land Owner (Case Study of Yogyakarta High Court Decision Number 106/Pdt/2017/PT.YYK).