Politik Hukum Pembentukan Kementerian Koordinator di Bidang Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia = Legal Politics of Establishing the Coordinating Ministry for Laws and Regulations in the Indonesian Constitutional System

Kondisionalitas pengakuan terhadap status hukum dan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang undangan nasional = Conditional recognition to masyarakat hukum adat s legal status and collective rights on indonesian legislation

Menggagas Instrumen Harmonisasi Norma Nukum Rancangan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mengatasi Disharmoni Hukum di Indonesia = Initiating an Instrument for Harmonization of Legal Norms Draft Laws and Regulations to Overcome Legal Disharmony in Indonesia

Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) bagi Perempuan Berstatus Lajang dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia = Analysis of Unmarried Women and the Fulfillment of Their Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) in Indonesian Laws and Regulations

Kedudukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam sistem perundang-undangan di Indonesia = Status of the Regulation of the Head of National Civil Service Agency in the Indonesia legal system