Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam kasus tumpang tindih kepemilikan atas sebidang tanah : analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 96 PK/TUN/2007 = Legal protection for holder of land right in the overlapping of land ownership case : analysis on Supreme Court Judicial Review Decision no. 96 PK/TUN/2007

Penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacad hukum di Wilayah Kotamadya Jakarta timur (analisis kasus: putusan Pengadilan Negeri Jkarta Pusat No. 636/PDT/G/1988/PN.JKT.PST, tanggal 13 Desember 1988 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8-XI-1999, tanggal 3 Maret 1999)

Sengketa sertipikat hak atas tanah dalam kaitannya dengan sistem publikasi yang dianut peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997: Studi kasus putusan No: 558/PDT. G/2002/PN. JAK-SEL, tanggal 27 Mei 2003

Prioritas dalam pemberian hak guna bangunan atas tanah (analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 131/PDT.G/2005/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2005 JO Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 101/PDT/2006?PT.DKI tanggal 09 Mei 2006

Akibat Hukum Sertipikat Hak Milik atas Tanah Harta Pusaka Tinggi Kaum yang Dinyatakan Lumpuh dan Tidak Berharga karena Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 431 K/Pdt/2021) = Legal Consequences of Land Ownership Certificates of High Inheritance That Has Been Declared Paralyzed and Worthless Due to Unlawful Acts (Case Study of the Verdict of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 431 K/Pdt/2021)