Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan (kajian mengenai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 tahun 2018 tentang pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan dari lembaga nonstructural oleh perancang peraturan perundang-undangan) = The Authority of The Minister of Law and Human Rights in Harmonizing The Draft Legislation / Bhaktiarsa Bagus Syaifullah

Kewenangan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah menurut peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 22 Tahun 2018 di Kabupaten Sukabumi = The Authority of harmonizing the local regulation draft according to the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 22 Year 2018 in Sukabumi Regency

Upaya sinkronisasi rancangan peraturan daerah oleh pemerintah pusat = Efforts to synchronize regional regulation draft by central government

Menggagas Instrumen Harmonisasi Norma Nukum Rancangan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mengatasi Disharmoni Hukum di Indonesia = Initiating an Instrument for Harmonization of Legal Norms Draft Laws and Regulations to Overcome Legal Disharmony in Indonesia

Kewenangan menteri hukum dan hak asasi manusia dalam penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non-litigasi = The authority of minister of law and human rights in non-litigation regulation-dispute resolution