Analisis yuridis terhadap dugaan pelanggaran pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 berkaitan dengan pekerjaan peningkatan jalan pada satuan kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara: putusan KPPU nomor 01/KPPU-L/2016 = Juridicial analysis of the allegation of violation pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999, case study: verdict number 01/KPPU-L/2016

Pembuktian persekongkolan tender yang dilakukan melalui perjanjian tidak tertulis (implied agreement) berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum persaingan usaha (studi kasus Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-1/2015) = Rules of evidence in related with bid rigging by implied agreement based on article 22 Indonesian anti monopoly and unfair competition in Indonesian competition law perspective (case study of Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-1/2015)

Penerapan pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di industri minyak dan gas : studi terhadap tender pengadaan alat pengeboran eksplorasi minyak dan gas di Blok Madura = Application of section 22 of bid rigging Law No. 5 tahun 1999 on the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition in the oil and gas industry : studies of integrated drilling services wells in Blok Madura

Tinjauan Yuridis terhadap Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Kenaikan Tarif Tiket Pesawat Penerbangan = Judicial Review Regarding the Alleged Violations on Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibtion of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition regarding the Increase in Domestic Airline Ticket Prices

Analisi yuridis terhadap tender penanganan jalan dan jembatan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2009 (studi kasus : putusan MA No.38K/Pdt.Sus/2012) = Juridical analysis of tender roads and bridges sector Bima Higways Department of Public Work Bima Regency West Nusa Tenggara fiscal year 2009 (case study : supreme court decision no 38K/ Pdt.Sus 2012) / Erwin Frizi