Implikasi hukum atas kedudukan hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan = Legal implication to the possition of MPR decree regarding to Law number 12 year 2011 concerning forming of legislation / Yunita Rhamadani

Tinjauan Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Eksistensi peraturan bersama menteri menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (kajian atas Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 16 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelangaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik) = The existence of the joint regulation of minister by law number 12 of 2011 concerning the establishment of regulation legislation / Denden Imadudin Soleh

Materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan = The content of government regulation No. 11 of 2017 on Civil Management according to Law No. 12 of 2011 on concerning making rules

Lingkup Diskresi Dalam Perspektif UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Kajian Pasal 23 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) = The Scope of Discretion from the Perspective of Law No. 12 of 2011 on Establishment of the Regulation Legislation (the Study of Article 23 letter c of Law No. 30 of 2014 on Government Administration)