Implementasi kebijakan Public Service Obligation (PSO) oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan prinsip keterbukaan sebagaimana diatur di dalam undang-undang pos, dalam pelaksanaan Layanan Pos Universal (LPU) = Implementation of Public Service Obligation (PSO) policy in the context of fulfilling the non-monopoly principle as regulated in the postal law, through the implementation of Universal Postal Services (UPS) / Muhammad Fadh

Kedudukan hukum PT Pos Indonesia (Persero) sebagai badan usaha milik negara dan mekanisme penugasan layanan pos universal berdasarkan undang-undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos = Legal status of PT Pos Indonesia (Persero) as the state owned enterprises and universal postal service assignment mechanism based on act number 38 year 2009 concerning post

Tinjauan hukum terhadap monopoli PT.Pos Indonesia sebagai pelaksana public service obligation dalam pelayanan pos universal

New perspectives on public services : place and technology

Implementasi kebijakan program pensiun dini pada PT. Perusahaan Listrik Negara Persero distribusi Jakarta Raya & Tangerang = Implementation of early retirement program at PT. Perusahaan Listrik Negara Persero Jakarta Raya & Tangerang distribution