Peningkatan kewenangan DPR RI periode 1999 - 2004 dalam membuat undang-undang setelah amandemen UUD 1945 = Challenge of the 1999 - 2004 house of representatives' authority on legislation post 1945 constitution amendment

Kewenangan pemberian grasi oleh presiden menurut sistem hukum, sistem ketatanegaraan, dan hak asasi manusia negara kesatuan Repubik Indonesia (setelah perubahan kedua UUD 1945) = The authority of pardon granted by president according to law system constitutional system and human rights in negara kesatuan Republik Indonesia after 2nd amendment of constitution 1945

Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945 : sistem perwakilan di Indonesia dan masa depan MPR RI

Perubahan MPR-RI setelah amandemen UUD 1945 dan setelah berlakunya UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Putusan sidang tahunan MPR RI tahun 2002: perubahan keempat UUD RI 1945