Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli yang Memfasilitasi Jual Beli Tanah Melanggar Hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt/2017 = The Responsibility of Land Deed Official In Preparing Sale And Purchase Deed that Facilitate Unlawful Land Sale and Purchase based on The Supreme Court Decision Number 6 K/Pdt/2017

Keabsahan suatu akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT apabila ternyata identitas diri penghadap palsu = The validity of the deed of the sale of the land that drafted by a land deed official where it turned out that the identities of the parties was false

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah sehubungan dengan kewenangannya membuat akta jual beli (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 99/Pdt.G/ 2013/PN.YK, tertanggal 6 Mei 2014) = The unlawful act in connection with his authority to make sale and purchase deeds an (An Analysys of Yogyakarta District Court Decision Number: 99/Pdt.G/ 2013/PN.YK, dated May 6, 2014)

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap pembatalan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang objeknya dibebankan oleh bukan pemilik (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt) = The responsibilty of land deed official ppat againts the cancellation of deed of grant of security right apht which the object is not charged by the owner case study pati district court decree Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt)

Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pembuat akta tanah berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi studi kasus: putusan pengadilan negeri Semarang nomor 156/PIDp.SUS-TPK/2015/PN.SMG = Misuse of authority by official land deed maker under the law on eradication of corruption case study Semarang district court s decision number 156/PID/SUS/TPK/2015/PN/ SMG