Implementasi peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai suatu perkembangan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia = The implementation of the Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 35 of 2018 concerning revitalization of correctional organizations as a development of correctional system in Indonesia

Model Restorative Justice Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Tindak Lanjut Undang-Undang Pemasyarakatan Tahun 2022 dan Undang-Undang Hukum Pidana Baru Tahun 2023 = Correctional Restorative Justice Model in the Criminal Justice System as a Follow-up to the 2022 Corrections Law and the 2023 New Criminal Law

Pengharmonisasian rancangan peraturan menteri : analisis peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 23 tahun 2018 tentang pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peratur = Harmonizing the draft ministerial regulation : analysis of law and human right ministryregulation no. 23/2018 about harmonizing the draft ministerial regulation, draft regulation of non-ministerial governmen institutions, or draft regulations from non- st

Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan (kajian mengenai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 tahun 2018 tentang pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan dari lembaga nonstructural oleh perancang peraturan perundang-undangan) = The Authority of The Minister of Law and Human Rights in Harmonizing The Draft Legislation / Bhaktiarsa Bagus Syaifullah

Kedudukan notaris dalam pembuatan akta yang memuat keterangan palsu studi kasus putusan nomor 1039/PID.B/2015/PN.DPS = The notarys position in the production of a deed containing false information. case study of decision number 1039/PID.B/2015/PN.DPS