Implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia = Implementation of the Principle of Recognizing Service Users by Notaries in Preventing and Eradicating Money Laundering Crimes in Indonesia

Kewajiban dan tanggung jawab notaris dan PPAT dalam hal berlakunya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary and land deed official obligations and responsibilities in the application of government regulation no 43 year 2015 regarding the reporting party in the prevention and eradication criminal act of money laundering

Pengenaan sanksi bagi bank atas kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Imposition of sanctions to bank for reporting obligation based on Law Number 8 year 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering

Pengaturan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pengguna Jasa Oleh Advokat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang = Arrangements for Reporting Suspicious Financial Transactions by Advocates Based on Government Regulation Number 61 of 2021 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering

Analisis perbandingan PPATK (pusat pelaporan analisa transaksi keuangan) di Indonesia dengan FinCEN (financial crimes enforcement network) di Amerika Serikat = Comparation analyzes between INTRAC (Indonesia financial transaction reports analyzes centre) in Indonesia and FinCEN (financial crimes enforcement network) in United States of America