Tanggungjawab pejabat pembuat akta tanah sementara terhadap akta jual beli tanah yang cacat hukum (tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 39/PDT.G/2012/PN.Im) = Responsibilities of the temporary land deed officer in making a purchase land deed which has legal defact jucicial review to Indramayu District court's verdict Number 39/PDT.G/2012/PN. Im) / Rahmi Hamidah

Konsekuensi Yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Membuat Akta Jual Beli dengan tidak Dihadiri Salah Satu Pihak Berdasarkan Blanko Akta yang Telah Disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah karena Tidak Sesuai dengan Objek yang Sebenarnya = The Juridical Consequences of Land Deed Officials who Made a Sale and Purchase Deed without The Presence of One Party Based on the Blank Deed That Had Been Prepared by the Land Deed Officials and Did Not Match With the Real Object.

Perlindungan Hukum bagi Penerima Hibah Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor = Legal Protection for Holders of Deed of Land Deed Officials before the Enforcement of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration (Case Study of the Decision of the Limboto District Court

Akibat hukum akta jual beli yang dibacakan oleh pegawai kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 747 K/Pdt/2018 = Legal consequence of sale and purchase deed which represented by land deed official (PPAT) officer: case study the decisions of the Supreme Court number 747 K/Pdt/2018

Jual beli hak guna bangunan yang tidak dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah dan pemeliharaan data pendaftaran dengan pencatatan peralihan hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 567/Pdt.G/2018/PN.Bks) = Sale and purchase of building rights that are not done in front of officials land deed maker and maintenance of registration data with registration of rights transfer (Study of District Court Decision No.567/Pdt.G/2018/PN.Bks).