Akibat hukum akta jual beli yang dibacakan oleh pegawai kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 747 K/Pdt/2018 = Legal consequence of sale and purchase deed which represented by land deed official (PPAT) officer: case study the decisions of the Supreme Court number 747 K/Pdt/2018

AKIBAT HUKUM TERHADAP PPAT YANG MEMBUAT AKTA JUAL BELI DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS PENJUAL DAN SAKSI OLEH PEMBELI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/Pdt.G/2018/PN.Dpk) = Legal Consequences for PPAT Conducting Deed of Purchase by Falsifying the Identity of Sellers and Witnesses by the Buyer (Case Study of Depok District Court Decision Number 226 / Pdt.G / 2018 / PN.Dpk)

Implikasi Yuridis Perbuatan Melawan Hukum oleh Pegawai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/PID.B/2018/PN-MTR) = Juridical Implication of Unlawful Acts by an Employee of Land Deeds Officials on The Making of Sale and Purchase Deed (Case Study of Mataram District Court Decision Number 16/PID.B/2018/PN-MTR).

Mekanisme pembatalan dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli "pura-pura" berdasarkan putusan Pengadilan Negeri nomor: 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp = Cancellation mechanism and the responsibility of land deed official on "pretended" sale and purchase deed based on Court Decision number: 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Pemalsuan Identitas dan Tanda Tangan dalam Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 412/PDT/2018/PT DKI) = Responsibilitiy of Land Deed Officer for Identity and Signature Forgery in Sale and Purchase Deed (Study of DKI Jakarta High Court Decision Number 412/PDT/2018/PT DKI)