Kedudukan berita acara pemeriksaan saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia menurut undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) terkait dengan prinsip akusator dan inquisitor = The position of witness investigation minute in Indonesian criminal justice system according to the law no. 8 of 1981 on the law of criminal procedure / criminal procedure code related to akusator and inquisitor principle

Eksistensi asas diferensiasi fungsional antara polisi dan jaksa dalam kitab undang-undang hukum acara pidana serta pengaruhnya terhadap sistem peradilan pidana = Existence of functional differentiation principle between police and prosecutor in criminal procedure code and the influences for criminal justice system

Pengaruh Perbedaan Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Harmonisasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia = Influence of Differences in the Application of Criminal Procedure Law in Corruption Criminal Act Cases towards the Harmonization of the Criminal Judicature System in Indonesia

Kedudukan hakim pemeriksa pendahuluan dikaitkan dengan kewenangan KPK dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia = The position of the hakim pemeriksa pendahuluan associated with the KPK in the Indonesian criminal procedure law reform

Analisis Penggunaan Hasil Pemeriksaan Poligraf (Lie Detector) sebagai Alat Bukti dalam Praktik Peradilan Pidana Indonesia dalam Kaitannya terhadap Asas Due Process of Law = Analysis of the Usage of Polygraph Examination Results (Lie Detector) as Evidence in Indonesian Criminal Justice Practices in relation to Due Process of Law Principle