Keabsahan Perjanjian Nominee Kepemilikan Hak atas Tanah oleh Warga Negara Asing terkait Pertimbangan Hukum Majelis Hakim (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 215/Pdt.G/2019/Pn Dps) = Validity of the Nominee Agreement on Ownership of Land Rights by Foreign Citizens regarding the Legal Considerations of the Panel of Judges (Study of Denpasar District Court Decision Number 215/Pdt.G/2019/Pn Dps)

Analisa hukum nominee agreement atas kepemilikan tanah hak milik di Indonesia oleh warga negara asing : analisa kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 62/PDT.G/2012/PN.DPS juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 20/PDT/2013/PT.DPS = Legal analysis of nominee agreement on Indonesian land ownership rights for foreign national : case study on Denpasar District Court Ruling No. 62/PDT.G/2012/PN.DPS juncto Denpasar High Court Ruling No. 20/PDT/2013/PT.DPS

Kewenangan dan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan perjanjian nominee hak atas tanah berkaitan dengan kepemilikian warga negara asing (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433 K/Pdt/2016) = : Authority and Accountability of Notaries in Making Land Rights Rights Nominee Agreement Relating to Ownership of Foreign Citizens (Analysis of Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 433 K / Pdt / 2016)

Perjanjian nominee untuk kepemilikan hak atas tanah di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap notaris ditinjau dari UUPA, UUIN, dan KUH perdata = Nominee agreements for land rights ownership in Indonesia in relation to legal protection against notary judging from the bal UUJN and the civil code

Analisis Kebijakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di DKI Jakarta = Policy Analysis of Land and Building Rights Acquisition Fees(BPHTB) on Sale and Purchase Binding Agreements (PPJB) in DKI Jakarta