Gugatan keputusan tata usaha negara berdasarkan kerugian lingkungan yang bersifat potensial sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan : analisis atas Putusan No. 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT = Administrative law suit based on potential damage of the environment as an effort to prevent environmental harm: analysis on judicial Decision Number 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT

Pertimbangan hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa permohonan fiktif-positif: studi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta periode tahun 2016 sampai dengan 2018 = Legal consideration from the Judge in Administrative Court in Examining Petition for fictious-approval: study to Verdict of Jakarta Administrative Court from 2016 to 2018

Kompensasi peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam memutus sengketa kepemilikan atas tanah dan membatalkan sertfikat tanah sebagai keputusan tata usaha negara (studi kasus putusan pengadilan negeri Bogor No. 63/PDT.G/2008/PN.BGR jo.putusan pengadilan tinggi Bandung No 115/PDT/2009/PT.BDG dan putusan pengadilan tata usaha negara No. 32/G/2008/PTUN-BDG)

Dasar penilaian hakim terhadap keabsahan perjanjian jaminan atas harta bersama tanpa persetujuan suami atau istri: studi kasus putusan nomor 39/Pdt.g/2012/pn.Jkt.Pst dan putusan nomor 631/Pdt.g/2012/pn.Jkt.Sel = The basis of the judge's assessment to validate the security agreement on joint wealth without the consent from husband or wife: case study decision number 39/Pdt.g/2012/pn.Jkt.Pst and decision number 631/Pdt.g/2012/pn.Jkt.Sel

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai amdal sebagai obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (studi kasus perkara Tata Usaha Negara nomor 75/G.TUN/PTUN-JKT) antara 6 pengusaha proyek reklamasi pantura sebagai penggugat melawan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI sebagai tergugat