Keabsahan Pembuatan Perjanjian Perkawinan yang Mengatur Akibat Hukum Perceraian di Hadapan Notaris Tanpa Diikuti Pengesahan oleh Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62/PDT/2022/PT DKI) = The Legality in Making a Postnuptial Agreement that Stipulates the Legal Consequences of a Divorce Attested by a Notary without being Followed by the Ratification from the Civil Registry Office (Study of the Verdict of the High Court for the Special Capit

Keabsahan Pembuatan Perjanjian Perkawinan yang Mengatur Akibat Hukum Perceraian di Hadapan Notaris Tanpa Diikuti Pengesahan oleh Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62/PDT/2022/PT DKI) = The Legality in Making a Postnuptial Agreement that Stipulates the Legal Consequences of a Divorce Attested by a Notary without being Followed by the Ratification from the Civil Registry Office (Study of the Verdict of the High Court for the Special Capit

KAJIAN MENGENAI PENGATURAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BERISI HAL-HAL LAIN YANG DIPERJANJIKAN SELAIN HARTA KEKAYAAN (STUDI PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PASAL 29 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN IMPLEMENTASIN = STUDY ON REGULATIONS FOR THE MAKING OF A MARRIAGE AGREEMENT CONTAINING OTHER PROBLEMS PROMISED OTHER THAN ASSETS (STUDY OF MAKING MARRIAGE AGREEMENTS RELATED TO ARTICLE 29 PARAGRAPH (2) OF LAW NUMBER 1 OF 1974 ABOUT MARRIAGE AND HOW IT'S IMPLEMENTED BY A

Ambiguitas implikasi klausul pembagian harta terhadap perjanjian perkawinan (Analisis akta perjanjian perkawinan nomor XXX yang dibuat oleh Notaris X) = Ambiguity in implementation of property declaration clause to the deed of marriage agreement (Analysis of deed of marriage agreement number. XXX created by Notary X)

Sengketa harta benda perkawinan yang memakai nama bersama yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1358K/PDT/2012 = Dispute on joint matrimony that use share name in connection with a pre nuptial agreement analysis supreme court decision number1358K/PDT/012