Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan PPAT Yang Membuat Akta-Akta Berisi Data Yang Diduga Palsu dari Penghadap (Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 319/Pdt.G/2020/Pn.Cbi) = Legal Protection Against Notaries and PPATs Making Deeds Containing Data Allegedly False From Appearers (Cibinong District Court Decision Number 319/Pdt.G/2020/Pn.Cbi)

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris oleh majelis pengawas daerah notaris di Kabupaten Tangerang = The implementation of the guidance and supervision of notary by the regional council of trustees in Kabupaten Tangerang

Perlindungan hukum terhadap notaris berkenaan dengan pembuatan akta atas penetapan pengadilan negeri: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1978 K/Pdt/2004 tanggal 11 Oktober 2005 = Legal protection on the notary concerning the making of acertificate upon the state court?s decision: Republic of Indonesia supreme court?s decision No.1978 K/Pdt/2004 dated October 11th, 2005

Bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi pemegang protokol notaris yang digugat oleh pihak ketiga terkait dengan salah satu protokol notaris yang disimpannya : studi kasus Putusan nomor 22/Pdt/2012/PT.JBI tanggal 15 Agusutus 2012 = The form of responsibility and law protection for a notary's protocol holder which accused by a thirtd party related to one of the notary's protocol that he/she keep : decision no. 22/Pdt/2012/PT.JBI dated 15 August 2012

Tanggung jawab hukum notaris merangkap PPAT yang melakukan penggelapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ditinjau dari hukum pidana serta kode etik PPAT : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 76/PID/2010/PT.BDG = Legal responsibility of embezzlement case by notary/PPAT from the perspective of criminal law and PPAT's code of ethic : case study on the Verdict of Indonesia's Supreme Court No. 76/PID/2010/PT.BDG / Angelina