Kedudukan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan atas Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perbandingan antara Indonesia, Singapura, dan Thailand) = Position of Financial Services Authority Investigators in Banking Crime Investigation Post Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (Comparison between Indonesia, Singapore and Thailand)

Analisa hukum terhadap pemutusan hubungan kerja sama antara star TV dengan indovision ditinjau dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang penyiaran dan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Pencabutan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang pasca penolakan dari dewan perwakilan rakyat republik Indonesia dalam sistem hukum nasional : analisis yuridis terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan = Revocation of government regulation in Lieu of law after rejection of the house representative of the republic Indonesia in national legal system : legal analysis of government regulation in lieu of law number 4 year 2008 about financial safety net

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah = Distribution of authority between the central government and regional government based on law number 23 year 2014 concerning regional government in providing houses for low-income communities

Tinjaun hukum terhadap klausula baku pada perjanjian pembiayaan konsumen ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang perjanjian baku = Legal review of the standard clauses in consumer financing agreements in terms of financial service authority regulations number 1/ POJK.07/ 2013 concerning financial service sector consumer protection and financial services authority number 13/ SEOJK.07/ 2014 circulars concerning standard agreements