Penerapan PKPU sebagai metode restrukturisasi utang perusahaan menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penudaan kewajiban pembayaran utang = Implementation of PKPU as a company debt restructuring method according to the Law No. 37 of 2004 regarding bankruptcy and suspension of payment

Kewenangan Kreditor dalam Melakukan Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero (Studi Kasus: PT Merpati Nusantara Airlines dan PT Angkasa Pura II) = Creditor's Authority in Applying for Bankruptcy and Suspension of Payment against Persero State-Owned Enterprises (Case Study: PT Merpati Nusantara Airlines and PT Angkasa Pura II)

Perlindungan hukum kreditor konkuren sehubungan dengan penjualan boedel pailit oleh kreditor separatis menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan kewajiban penundaan kewajiban pembayaran utang (UUK dan PKPU) = The legal protection of concurrent creditors in connection with sale of bankrupt boedelby the separatists creditor according to law No. 37 of 2004 on bankruptcy and suspension of payment obligations

Analisis Penyelesaian Kepailitan Perusahaan Efek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST) = Analysis of Bankruptcy Settlement Against Securities Company Based on Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment (Case Study: Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST)

Kedudukan hukum pemegang obligasi sebagai kreditor menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = Bond holders legal position according to law no 37 year 2004 on bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts / Melanie Wijaya Oei