Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Pembuatan Akta Jual Beli yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Objek (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1337 K/Pdt/2019) = Legal Consequences and Accountability of Land Deed Making Officers for Making Sale and Purchase Deeds Made Without the Consent of the Object Owner (Study of Supreme Court RI Decision No. 1337 K/Pdt/2019)

Pembuatan akta jual beli yang cacat hukum oleh pejabat pembuat akta tanah karena dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik objek: studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 347/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim = The making of sale and purchase deed of legal defects by PPAT because it was made without the knowledge and consent from the owner of the object: study of East Jakarta District Court Decision No. 347/PDT. G/2017/PN Jkt.Tim

Keabsahan Akta Jual Beli yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATS) Tanpa Adanya Persetujuan Istri Penjual (Studi Putusan MahkamahAgung Nomor 188 k/Pdt/2021. = Validity of the Sale and Purchase Deed Made by the Land Deed Maker Official (PPATS) without the consent of the seller's wife (Study of Supreme Court Decision Number 188 k/Pdt/2021

Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pembatalan Akta Jual Beli yang Surat Kuasanya Palsu dan Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/Pdt/2017/PT. YYK) = Notary/Land Deed Official Responsibility for The Cancellation of The Sale and Purchase Deed which Power of Attorney was Forged and without The Approval of The Land Owner (Case Study of Yogyakarta High Court Decision Number 106/Pdt/2017/PT.YYK).

Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).