Pendekatan hukum dalam perkara persekongkolan tender : studi komparatif Indonesia dan Korea Selatan = Legal approach on bid rigging cases : comparative study Indonesia and South Korea

Penyelesaian Praktek Persekongkolan dalam Lender (Bid Rigging) di Indonesia ditinjau dari Metode Analisis yang digunakan (Per Se Illegal dan Rule of Reason)

Analisis Perbandingan Kasus Persekongkolan Tender dalam Paket Pengadaan Infrastruktur di Indonesia dan Singapura (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2020 dan Putusan CCCS Case Number 500/7003/16) = Comparative Analysis of Bid Rigging Cases in Infrastructure Procurement Packages in Indonesia and Singapore (Case Study of KPPU Decision Number 25/KPPU-I/2020 and CCCS Case Number 500/7003/16)

Penerapan pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di industri minyak dan gas : studi terhadap tender pengadaan alat pengeboran eksplorasi minyak dan gas di Blok Madura = Application of section 22 of bid rigging Law No. 5 tahun 1999 on the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition in the oil and gas industry : studies of integrated drilling services wells in Blok Madura

Pembuktian persekongkolan tender yang dilakukan melalui perjanjian tidak tertulis (implied agreement) berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum persaingan usaha (studi kasus Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-1/2015) = Rules of evidence in related with bid rigging by implied agreement based on article 22 Indonesian anti monopoly and unfair competition in Indonesian competition law perspective (case study of Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-1/2015)