Akibat hukum peralihan hak atas tanah melalui jual beli antara suami istri yang dilakukan secara terselubung : studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1471 K/PDT/2020 = Legal consequences of the transfer of land rights through sale and purchase between husband and wife conducted covertly : study of Supreme Court Decision Number 1471 K/PDT/2020

Peralihan hak atas tanah yang dilakukan tanpa akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) berdasarkan putusan pengadilan negeri ciamis nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Cms = Transfer of land rights which done without deed of official land conveyancer based on decision of district court of ciamis decree number 6/Pdt.G/2019/PN.Cms.

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah yang memalsukan tanda tangan dalam Akta Hibah : studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 44/PID.B/2021/PN.Clp = Land deed official's responsibility against falsification of signatures in Grant Deeds : study of District Court Decision Number 44/ PID.B/2021/PN.Clp

Jual beli hak guna bangunan yang tidak dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah dan pemeliharaan data pendaftaran dengan pencatatan peralihan hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 567/Pdt.G/2018/PN.Bks) = Sale and purchase of building rights that are not done in front of officials land deed maker and maintenance of registration data with registration of rights transfer (Study of District Court Decision No.567/Pdt.G/2018/PN.Bks).

Analisis Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas akta pemberian hak tanggungan kepada pembeli beritikad baik (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 334/Pdt/2018/PT.Bdg) = Analysis of Land Deed Officials (PPAT) on deed of dependent rights to buyers in good faith (Decision of the Bandung High Court Number 334/Pdt/2018/PT.Bdg).