Kewenangan hakim komisaris terhadap penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan tindak pidana terkait pembaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia = Judicial commissioner authority to the termination of investigation and termination of prosecution related to the reformation of criminal justice system in Indonesia

Permohonan praperadilan oleh pihak ketiga terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tindak pidana korupsi = Application of "pre-trial" by third party to ceasing investigation or prosecution of corruption

Penyidikan dan penuntutan pada perkara tindak pidana korupsi terhadap tersangka yang melarikan diri = investigation and prosecution on corruption act against the fleeing suspects

Penuntutan tindak pidana pencucian uang oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikaitkan dengan Undang-Undang nomor : 30 tahun 2002 = The prosecution of money laundering by the Corruption Eradication Comission (CEC) refers to Law number 30 of 2002 / Tomi Aryanto

Kewenangan penyidikan polisi dan jaksa dalam tindak pidana korupsi : analisis putusan MK nomor 28/PUU-V/2007 perihal pengujian undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 = The right of investigation by the police and the public prosecutor in corruption matter : analysis decision by the constitutional court No. 28/PUU-V/2007 about the reviewing law of the republic of indonesia number 16 of the year 2004 regarding public prosecutor against constitutional law