Pembagian Kewenangan dibidang Pertanahan dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan umum sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah di Propinsi Sumatera Barat

Pembagian wewenang wilayah laut antara propinsi dan daerah kabupaten / kota dalam pelaksanaan otonomi daerah Lufsiana

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

Analisis teoritis Undang-Undang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah