Wewenang PTUN menunda berlakunya keputusan pemerintah

Pemberhentian sekretaris desa dengan menggunakan wewenang diskresi kepala desa, studi Putusan PTUN Bandung = Dismissal of village secretary using the discretionary authority of the village head, study of Bandung Administrative Court Decisions.

Penerapan Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 terkait Penerbitan Izin Lingkungan dan Rencana Tata Ruang Wilayah di Indonesia (Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG dan Putusan PTUN Nomor 148/G/LH/2017/PTUN-BDG) = The Implementation of Article 114A Government Regulation Number 13 of 2017 on The Issuance of Environmental Permit and Spatial Plan in Indonesia (Case Study of PTUN Decision Number 124/G/LH/2016/PTUN-BDG and PTUN Decision Number 148/G/LH/2017/PTUN-BDG)

Benturan kepentingan pengelotaan hak atas hutan antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat:Analisa terhadap putusan PTUN tentang pencabutan ijin usaha perkebunan kelapa sawit KPKS Bukit Harapan

Benturan kepentingan pengelolaan hak atas hutan antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat (analisa terhadap putusan PTUN tentang pencabutan ijin usaha perkebunan kelapa sawit KPKS Bukit Harapan)