Kewenangan pengawasan pemerintahan propinsi terhadap pemerintahan daerah kabupaten dan kota setelah perubahan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

Analisis Kemampuan Ekonomi Kota Payakumbuh dalam Menghadapi Penerapan Otonomi Daerah

Analisis Sistem Perencanaan Anggaran Tahunan Dinas Kesehatan Kota Bekasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001

Perbandingan bobot tugas camat dekonsentrasi dan desentralisasi di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

Undang-undang otonomi daerah 1999 : UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah / di himpun oleh Tim redaksi Arkola