Analisis Kemampuan Ekonomi Kota Payakumbuh dalam Menghadapi Penerapan Otonomi Daerah

Kesiapan penataan kembali struktur birokrasi dan pemberdayaan pemerintah daerah dalam menghadapi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Studi kasus di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan

Kewenangan pengawasan pemerintahan propinsi terhadap pemerintahan daerah kabupaten dan kota setelah perubahan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

Perbandingan bobot tugas camat dekonsentrasi dan desentralisasi di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

Perubahan Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi dalam Meningkatkan Penyerapannya (Studi dalam PMK Nomor 230 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi) = Usage Changes Of Reforestation Funds In Improving The Absorption (Case Study: Pmk Nomor 230 Tahun 2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi)