Beberapa permasalahan yang timbul dalam perikatan anatra perum pos dan giro dengan pemakai jasa.

Kedudukan hukum PT Pos Indonesia (Persero) sebagai badan usaha milik negara dan mekanisme penugasan layanan pos universal berdasarkan undang-undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos = Legal status of PT Pos Indonesia (Persero) as the state owned enterprises and universal postal service assignment mechanism based on act number 38 year 2009 concerning post

Sejarah pos dan telekomunikasi di Indonesia, jilid I dan jilid II

Implementasi kebijakan Public Service Obligation (PSO) oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan prinsip keterbukaan sebagaimana diatur di dalam undang-undang pos, dalam pelaksanaan Layanan Pos Universal (LPU) = Implementation of Public Service Obligation (PSO) policy in the context of fulfilling the non-monopoly principle as regulated in the postal law, through the implementation of Universal Postal Services (UPS) / Muhammad Fadh

Latihan tenaga tehnis dokumentasi dan informasi hukum