Kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah: analisis tehadap kewenangan bidang pertanahan antara pemerintah kota Batam dan otoritas pengembangan derah industri pulau Batam

Kewenangan Pusat dalam Bidang Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Daerah = Central Authority In Order To The Slum Upgrading Program On Region

Kewenangan Mahkamah Perkumpulan dalam Penyelesaian Sengketa Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 752/PDT/2018/PT.DKI) = Authority of the Association Court in the Settlement of Disputes of the Indonesian Association of Notaries (Case Study of the Decision of the DKI Jakarta High Court Number 752/PDT/2018/PT.DKI).

Analisis sentralisasi pencabutan izin usaha pertambangan berdasarkan undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara terhadap perusahaan penanaman modal asing = Analysis of centralization of mining license revocation according to law No. 3 of 2020 regarding mineral and coal mining against foreign investment company

Analisis sitiran pada skripsi mahasiswa prodi Iimu perpustakaan Universitas Indonesia tahun 2016 = Citation analys of thesis library and information science 2016 University Of Indonesia