Analisis yuridis terhadap pembatalan akta pemberian hak tanggunan serta upaya pejabat pembuat akta tanah dalam meminimalisasi resiko pembatalan akta pemberian hak tanggungan dan sertipikat hak tanggungan : studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST = Juridical analysis against cancellation of APHT and PPAT effort to minimize risk of cancellation of APHT and SHT : study Verdict Number 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Central Jakarta District Court Verdict Number 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST / Hendra S

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya tanpa adanya bukti kepemilikan tanah : studi kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 = The notary's responsibility for the deed he made without evidence of land ownership : case study of The Decision of The Notary Regional Inspectorate of DKI Jakarta Number 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017

Hukum perencanaan tata ruang kota dalam kitannya dengan penataan pemukiman di daerah bantaran kali Jakarta Utara

Pembangunan daerah , penggunaan dan hak atas tanah melalui pendekatan sosiologis

Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi daerah terbangun di kabupaten karawang tahun 1984 dan 2008