Analisis yuridis terhadap pembatalan akta pemberian hak tanggunan serta upaya pejabat pembuat akta tanah dalam meminimalisasi resiko pembatalan akta pemberian hak tanggungan dan sertipikat hak tanggungan : studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST = Juridical analysis against cancellation of APHT and PPAT effort to minimize risk of cancellation of APHT and SHT : study Verdict Number 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Central Jakarta District Court Verdict Number 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST / Hendra S

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya tanpa adanya bukti kepemilikan tanah : studi kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 = The notary's responsibility for the deed he made without evidence of land ownership : case study of The Decision of The Notary Regional Inspectorate of DKI Jakarta Number 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017

Pembangunan daerah , penggunaan dan hak atas tanah melalui pendekatan sosiologis

Hukum perencanaan tata ruang kota dalam kitannya dengan penataan pemukiman di daerah bantaran kali Jakarta Utara

Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi daerah terbangun di kabupaten karawang tahun 1984 dan 2008