Pembatasan kewenangan (closed list) atas pajak daerah kabupaten/kota dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah : studi kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor) = Limitation of authority closed lis on local tax of the local government of regency city in act number 28 year 2009 about regional tax and levy case study on local government of Bogor Regency

Pengalihan kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (studi kajian pada kota Pematangsiantar) = Transition of the authority for collection of land taxes and rural and urban buildings (P2) from the central government to regional governments (study in Pematangsiantar City) / Suganda Jhoan Marpaung

Kewenangan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah menurut peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 22 Tahun 2018 di Kabupaten Sukabumi = The Authority of harmonizing the local regulation draft according to the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 22 Year 2018 in Sukabumi Regency

Eksistensi konsultan pajak dalam pelaksanaan self assessment system (telaah kritis peraturan menteri keuangan) = The existence of a tax consultant in implementation of self assessment system (critical review minister of finance regulation)

Implikasi pedoman pengkreditan pajak masukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 yang dilakukan pengusaha minimarket waralaba terhadap Kegiatan Usaha PKP dan Penerimaan Negara = Implication of crediting vat in guidance accordance with regulation of the Minister of Finance 74/PMK.03/2010 number to employers franchise and national revenue