Indonesia zakat and development report 2010: menggagas arsitektur zakat Indonesia: menuju sinergi pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional

Kewenangan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan republik Indonesia

Kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam hubungan dan kerjasama dengan luar negeri

Kewenangan pemerintah dalam rangka penataan ruang di daerah berdasarkan pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 = The government authority in spatial planning based on article 18 clause 2 and clause 5 the 1945 constitution of the Republic of Indonesia

Peraturan pemerintahan republik indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom