Perkawinan yang didasarkan pada ajaran agama khonghucu dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentant perkawinan : studi kajian putusan mahkamah agung repubik Indonesia nomor 178.K/TUN/1997

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang perkawinannya dicatatkan di kantor urusan agama dan kantor catatan sipil analisis kasus: putusan pengadilan agama Jakarta Selatan nomor 1397/pdt.g/2000/pajs dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 142k/ag/2002

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang beragama Khonghucu menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: Suatu studi terhadap putusan Mahkamah Agung No.178 K/ TUN/1997

Permasalahan hukum dalam pencatatan perkawinan antara mereka yang berbeda agama : Tinjauan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1400/K/Pdt/1986 tentang perkawinan antara mereka yang berbeda agama

Inkonsistensi Pengadilan Dalam Menetapkan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Setelah Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr Dan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/Pn Wgp) = Inconsistency of Courts in Determining Interfaith Marriages in Indonesia After The Enactment of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 (Study of Determination Number 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr and Determination Number 40/Pdt.P/2024/Pn Wgp)