Perkawinan yang didasarkan pada ajaran agama khonghucu dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentant perkawinan : studi kajian putusan mahkamah agung repubik Indonesia nomor 178.K/TUN/1997

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang perkawinannya dicatatkan di kantor urusan agama dan kantor catatan sipil analisis kasus: putusan pengadilan agama Jakarta Selatan nomor 1397/pdt.g/2000/pajs dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 142k/ag/2002

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang beragama Khonghucu menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: Suatu studi terhadap putusan Mahkamah Agung No.178 K/ TUN/1997

Permasalahan hukum dalam pencatatan perkawinan antara mereka yang berbeda agama : Tinjauan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1400/K/Pdt/1986 tentang perkawinan antara mereka yang berbeda agama

Keputusan presiden republik Indonesia nomor 24 tahun 1995 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dilengkapi keputusan presiden republik Indonesia nomor 6 tahun 1995 tentang tim evaluasi pengadaan