Analisis pemberlakuan surat pemberitahuan (SPT) tahunan 1770 SS : suatu tinjauan terhadap pemenuhan azas kemudahan administrasi

Analisis evaluasi penerapan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian dan pembetulan surat pemberitahuan, serta keterlambatan penyetoran pajak: studi kasus Kanwil DJP Jakarta Selatan II = Analysis evaluation of policy implementation reduction or removal of administrative sanctions delayed submission and correction of tax return as well as delay in remittance of tax :case study Kanwil DJP Jakarta Selatan II

Tinjauan hukum terhadap penyanderaan (gijzeling) dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa

Penagihan pajak: pajak pusat dan pajak daerah (Dilengkapi dengan kompilasi Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa)

Peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah. memuat: 1. UU No. 18/1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, 2. PP no. 19/1997 tentang pajak daerah, 3. PP no. 20/1997 tentang retribusi daerah, 4. PP no. 21/1997 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor