Tinjauan yuridis terhadap kewenangan notaris terkait pembuatan akta pertanahan (pasal 15 ayat 2 huruf f undang-undang tentang jabatan notaris nomor 30 tahun 2004 dengan perubahannya undang-undang nomor 2 tahun 2014) = Overview judicial review making authority notary related deed land article 15 paragraph 2 letter f law on notary number 30 year 2004 with the revision of law number 2 year 2014 / Annisaa

Pertimbangan hukum dimuatnya kembali pasal 15 ayat (2) huruf F pada undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan PPAT dalam kegiatannya dengan Badan Pertanahan Nasional = Legal considerations reenactment of article 15 point 2 f on regulation no 2 2014 which is amendment of regulation no 30 2004 regarding to correlation of notary and ppat with BPN

Pemisahan Wewenang antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ditinjau dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf F Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Surat kuasa otentik dan surat kuasa dibawah tangan sebagai dasar kewenangan notaris dalam membuat akta ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris

Sikap notaris di Jakarta Barat terhadap ketentuan pasal 37 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris