Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam pelaksanaan pembuatan akta jual beli tanah kaum di Kota Padang

Pembatalan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dikaitkan dengan fungsi dan tanggung jawab PPAT (analisa kasus putusan pengadilan tinggi Bandung Nomor 451/PDT/2015/PT.BDG juncto putusan nomor 381/PDT.G/2014/PN.BDG) = Cancellation sale and purchase deed by land deed official (PPAT) attributed to the functions and responsibilities of PPAT (analysis of the case Bandung district court decision number 451/PDT/2015/PT/BDG/ juncto bandung high court decision number 381/PDT.G/201/PN.BDG)

Implikasi hukum atas ketidakwenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai pengganti akta pinjam meminjam dengan jaminan (studi putusan MPW Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017) = The legal implication of unauthorization in the making of pre-purchase and sale agreement in lieu of secured loan agreement (study of The Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Verdict Number 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017)

Asas keseimbangan dalam klausul baku pada power purchase agreement studi kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian yang tidak seimbang = Principle of balance in standard clause of power purchase agreement study of authority and responsibility of notary in the making unequal agreement deed

Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli yang ternyata belum dibayar lunas (studi putusan majelis pengawas pusat notaris Nomor 05/B/MJ.PPN/V/2013) = The responsibility and legal protection for notary in the capacity as land titles registrar ppat in an establishment of purchase deed which has not been fully paid (case study the verdict of the notary council supervisory center Number 05/B/MJ.PPN/V/2)