Pembatalan sertifikat hak atas tanah oleh pengadilan tata usaha negara sebagai bentuk penyelesaian sengketa kepemilikan ganda (analisis kasus pembatalan sertipikat hak guna bangunan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara Jakarta No. 01.G.TUN/2005/PTUN.JKT)

Kompetensi badan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam gugatan pembatalan risalah lelang studi kasus Willem Irianto vs Kepala kantor lelang kelas II Kediri

Analisis hukum terhadap keabsahan akta hibah yang dibuat oleh notaris terhadap sertifikat hak guna bangunan yang telah berakhir masa berlakunya? : Putusan peradilan tata usaha negara Nomor 12/G/2007/PTUN-BDG) = Analysis of law against the validity of grant deed issued by notary on the right to claim expired period of availability property : State administrative court decision number: 12/G/2007/PTUN-BDG

Pembuktian asas Willekeur atas perbuatan pejabat tata usaha negara dalam putusan peradilan tata usaha negara (Studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 01 K/TUN/1996 dan No. 50 K/TUN/2000)

Kompensasi peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam memutus sengketa kepemilikan atas tanah dan membatalkan sertfikat tanah sebagai keputusan tata usaha negara (studi kasus putusan pengadilan negeri Bogor No. 63/PDT.G/2008/PN.BGR jo.putusan pengadilan tinggi Bandung No 115/PDT/2009/PT.BDG dan putusan pengadilan tata usaha negara No. 32/G/2008/PTUN-BDG)