Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999 beserta Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Eksistensi Lembaga Perwakilan Rakyat Bilameral. (Tinjauan atas perubahan status dan struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945)

Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pasca perubahan ke empat undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 : suatu kajian yuridis

Implikasi hukum atas kedudukan hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan = Legal implication to the possition of MPR decree regarding to Law number 12 year 2011 concerning forming of legislation / Yunita Rhamadani

Analisis implementasi kebijakan pemasyarakatan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002-2003 oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia