Undang-undang RI tahun 1999 tentang pemerintah daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan delapan kotamadya dan kabupaten daerah tingkat II otonomi daerah

Pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan umum sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah di Propinsi Sumatera Barat

Proses pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Alokasi dana perimbangan dari pusat ke daerah: prospek pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 1999

Prospek keuangan daerah Kabupaten Ende dengan berlakunya Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah