Proses pengelolaan pengaduan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada komisi penmberantasan korupsi (KPK) berdasarkan undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Pembuktian unsur-unsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (studi kasus tindak pidana korupsi pengadaan bus way

Penentuan pihak-pihak yang terlibat tindak pidana korupsi dalam Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) = Determination of the parties involved corruption in Investigation Report of Audit Results (LHAI) Board of Finance and Development Control (BPKP)

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelesaian perkara persaingan usaha khususnya persekongkolan tender yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi

Optimalisasi Peran Penyidik Direktorat III Pidana Korupsi & WCC Bareskrim Polri Dalam Memberantas Korupsi = Optimizing the role of criminal investigation directorate III of corruption & WCC combating corruption within the police criminal investigation