Tanggung jawab notaris yang merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terkait pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak = Notary s responsibility as land deed official certifier in the making of deeds which are unsigned by the parties / Maya Amalia Chandra

Pertanggungjawaban notaris dan pejabat pembuat akta tanah PPAT atas tindak pidana pada pembuatan akta autentik : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/PID/2015 = Responsibility of a notary and land deed officer for the criminal act in the drawing up of authentic deeds : a case study of decree of The Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 143 K/PID/2015

Pelanggaran jabatan notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli untuk keluarga = Offense of notary as a PPAT in creating family sale and purchase deed

Pelanggaran yang dilakukan pejabat pembuat akta tanah (PPAT)/notaris dalam membuat akta jual beli tanah (analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Banjar Baru tanggal 14 agustus 2015 nomor 131/Pid.B/2015 Bjb) = Violation committed by land deed official ppat notary in making the deed of sale and purchase of land (analysis Juridical Banjar Baru district court decision on august 14 2015 number 131/Pid.B/2015 Bjb)

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli terhadap objek jual beli yang belum terpisah dari boedel waris (analisis kasus putusan majelis pengawas pusat notaris Nomor: 0/8/B/MJ.PPN/XII/2014) = Responsibility of land deed officers ppat in drawing up land sale and purchase deeds towards sale and purchase object yet to separate from boedel inheritance a case analysis on verdict of notary central supervisor assembly Nomor: 0/8/B/MJ.PPN/XII/2014)