Analisa Yuridis Mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Pusat Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Sumpah Jabatan (Studi Kasus : Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 30 November 2010 Nomor : 05/Mj.PPN/XI/2010 dan Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010) = Legal Considerations Regarding Juridical Analysis of the Supervisory Council Decision Against Drop In Center for the Performing Notary Public Oath Breach Position (Case Study: Central Supervisory Council Decision of 30 November 2010 Notary Number: 05/Mj.PPN/XI/2010 and Supervisory Council Decision dated 02 Notary Center December 2010 Number: 11/B/Mj.PPN/XI/2010)

Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi aparatur pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat : berdasarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik = The role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia on the framework of the government reform monitoring service to the community : based on Act no. 37 of 2008 on the Ombudsman RI and Act no. 25 of 2009 on Public Service

Pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang pencegahan guna mengoptimalisasikan implementasi prinsip good governance = The implementation of the function and tasks of Corruption Eradication Commission (KPK) on the prevention in order to optimize the implementation of the principles of good governance

Dinamika pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan otonomi daerah

Analisis implementasi program pencegahan korupsi oleh KPK pada sektor penerimaan pajak daerah di Kota Makassar = Analysis of the implementation of the corruption prevention program by the KPK in the regional tax revenue sector in Makassar City