Hak Jaminan atas pesawat udara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan

Akibat hukum ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mengenai jangka waktu eksekusi jaminan kebendaan terhadap kreditor pemegang hak tanggungan = Legal implication of the Article 59 Law Number 37 of 2004 concerning bankcruptcy and suspension of obligation for payment of debt regarding the time frame of executing a collateral againts the creditor of holder of encumbrance right

Hak separatis kreditor pemegang hak jaminan setelah berlakunya undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan

Legal Standing (Kedudukan Hukum) Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dan 7/PUU-XI/2013) = Plaintiff Legal Standing In Testing Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas and the Law No. 8 of 2011 concerning Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court against the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (Study of Constitutional Court Verdict Number 36/PUU-X/2012 and 7/PUU-XI/2013)

Perubahan Tarif PPN Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan = Changes in VAT Rates After Law Number 7 Concerning the Law on Harmonization of Tax Regulations