Inkonsistensi Pemeriksaan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Berdasarkan Perspektif Hukum Keuangan Publik. = Inconsistency of Examination of State-Owned Enterprises Subsidiaries by the State Audit Board Based on the Perspective of Public Finance Law

Mekanisme Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dengan atau tanpa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Keuangan Publik = Mechanism of State Capital Participation towards State-Owned Enterprises with or without Approval from The House of Representatives in the Perspective of Public Finance Law.

Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Persero Melalui Kewenangan Menteri Bumn Selaku Rapat Umum Pemegang Saham dan Wakil Negara Dalam Kekayaan Negara yang Dipisahkan Berdasarkan Teori Hukum Keuangan Publik = Utilization of Good Corporate Governance in the Management of State-Owned Enterprises of Persero through the Authority of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders and State Representatives in State Assets Seperated Based on Legal Theory of Public Finance

Analisa terhadap pemeriksaan BUMN persero oleh akuntan publik dan Badan Pemeriksa Keuangan dari segi hukum keuangan publik = Analysis upon the examination of state owned enterprise between public accountant and audit board from the legal prespective of public finance law

Kebijakan direksi persero berdasarkan pasal 19 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara dalam perspektif status kekayaannya yang dipisahkan dari negara analisis; kasus direksi PT. Merpati Nusantara Airlines = Policy of company board of directors pursuant to article 19 law number 19 of 2003 concerning state owned enterprise in perspective of separated sovereign assets; case study board of directors of PT. Merpati Nusantara Airlines