Peralihan hak atas tanah yang dilakukan tanpa akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) berdasarkan putusan pengadilan negeri ciamis nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Cms = Transfer of land rights which done without deed of official land conveyancer based on decision of district court of ciamis decree number 6/Pdt.G/2019/PN.Cms.

Implikasi Hukum Dicantumkannya Klausula Pinjam Pakai Sertifikat dan Peralihan Hak Atas Jaminan dalam Akta Perjanjian Kerjasama (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 172/PDT.G/2017/PN.CBI) = A Legal Consequences of Transfer of Land Right Clause and Right Transfer in The Deed of Cooperation Agreement.

Jual beli hak guna bangunan yang tidak dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah dan pemeliharaan data pendaftaran dengan pencatatan peralihan hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 567/Pdt.G/2018/PN.Bks) = Sale and purchase of building rights that are not done in front of officials land deed maker and maintenance of registration data with registration of rights transfer (Study of District Court Decision No.567/Pdt.G/2018/PN.Bks).

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pembayaran Pajak Jual Beli Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Delik Tindak Pidana Korupsi (Analisis Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 37/Pid.Sus.Tpk/2021/Pn.Mks) = Responsibilities of Land Deed Officials in Paying Taxes on the Sale and Purchase of Land Rights in View of Corruption Crimes (Case Analysis of Makassar District Court Decision Number 37/Pid.Sus.Tpk/2021/Pn.Mks)

Kekuatan Hukum Kuasa Mutlak dan Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Akta Kuasa Mutlak (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/PDT/2022) = The Legal Strength of Absolute Powers and the Responsibility of the Notary/Land Deed Maker's Office Against the Sale and Purchase Deed Made Based on the Absolute Powers Act (Case Study of Decision of Supreme Court Number 1271 K/Pdt/2022)