Kekhususan Pemerintahan Aceh dalam Pembentukan Kelembagaan untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh = Exclusivity of the Aceh Government in Institutional Establishment for the Settlement of Serious Human Rights Violations through the Aceh Truth and Reconciliation Commission

Urgensi pembentukan kembali komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) di Indonesia dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu = The urgency of reshaping truth and reconciliation commission (TRC) in Indonesia in attempts resolution of past gross human rights violations / Sinaga, Witra Evelin Maduma

Analisis Kedudukan DPRP dalam Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Menurut Putusan Nomor 4/PUU-XVIII/2020 dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua = Analysis Of The Position Of The DPRP In The Local Government Of The Papua Province According To Decision Number 4/PUU-XVIII/2020 And Law Number 21 Of 2001 Concerning Special Autonomy Of The Province Of Papua

Undang-undang Republik Indonesia No. 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi

Laporan komisi penerimaan, kebenaran, dan rekonsiliasi (CAVR) Timor-Leste