Kewenangan mahkamah konstitusi menguji peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi = The authority of the constitutional court test government regulation in lieu of law about commission eradication of corruption

Problematika judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 = Problems of judicial review of Government Regulation in Lieu of Law by the Constitutional Court based on the Verdict of Constitutional Court Number 138/PUU-VII/2009

Pencabutan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang pasca penolakan dari dewan perwakilan rakyat republik Indonesia dalam sistem hukum nasional : analisis yuridis terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan = Revocation of government regulation in Lieu of law after rejection of the house representative of the republic Indonesia in national legal system : legal analysis of government regulation in lieu of law number 4 year 2008 about financial safety net

Kegentingan yang memaksa peraturan pemerintah pengganti undang undang = The emergency situation of the government regulation in lieu of law

Limitasi Kewenangan Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009 = Limitation of the President’s Authority in Establishing Government Regulations in Lieu of Law After the Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009