Status Tanah Pasca Pemberian Hak Konsesi dan Legalitas Kepemilikan Grondkaart Oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Studi Putusan Nomor 808/PDT.G/2019/PN.Mdn) = Land Status After Granting Concession Rights and Legality Grondkaart Ownership by PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Study of Court Ruling Number 808/PDT.G/2019/PN.Mdn)

Prioritas dalam pemberian hak guna bangunan atas tanah (analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 131/PDT.G/2005/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2005 JO Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 101/PDT/2006?PT.DKI tanggal 09 Mei 2006

Analisis terhadap pembatalan sertipikat hak milik nomor 129/sisa/mangga dua (dahulu Kebon Jeruk) dalam surat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 31-XI-1998 tanggal 30 Oktober 1998: Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Pebruari 2002 Nomor 140/K/Tun/2000

Sengketa sertipikat hak atas tanah dalam kaitannya dengan sistem publikasi yang dianut peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997: Studi kasus putusan No: 558/PDT. G/2002/PN. JAK-SEL, tanggal 27 Mei 2003

Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik di kelurahan Tanah Baru kecamatan Beji kotamadya Depok