Penetapan wilayah jabatan pejabat pembuat akta tanah dan kegiatan pemeliharan data tanah setelah terjadi pemekaran di Wilayah Administrasi Kabupaten Bekasi studi kasus akta jual beli tanah yang dibuat dihadapan PPAT Kabupaten Bekasi = Land deed maker officer position region establishment and maintenance of land records after regional growth of Administrative Regions Bekasi district case study deed of sale and purchase of land made before land deed maker of Bekasi District

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Pembuatan Akta Hibah Palsu serta Peran Majelis Pembina Pengawas Daerah terhadap Penanggulangan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pekanbaru (Studi Kasus Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN = Responsibilities of Land Deed Making Officials for Making False Grant Deeds and the Role of the Regional Supervisory Board of Trustees in Overcoming Violations Committed by Land Deed Making Officials in Pekanbaru. (Case Study Decision Number 34/G/2020/PTU

Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Pembuatan Akta Jual Beli yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Objek (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1337 K/Pdt/2019) = Legal Consequences and Accountability of Land Deed Making Officers for Making Sale and Purchase Deeds Made Without the Consent of the Object Owner (Study of Supreme Court RI Decision No. 1337 K/Pdt/2019)

Tanggung jawab Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap adanya kesalahan dalam pembuatan akta terkait subjek dan jenis akta (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3727/K/Pdt/2019) = Responsibilities of Notaries and Land Deed Officials for errors in making the deed related to the subject and type of deed (Case Study of Supreme Court Decision Number 3727/K/Pdt/2019)

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli yang mengandung kepalsuan intelektual dan materiil (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1143/K/Pid/2019) = The responsibilities of land deed making officials on the sale and purchase deed containing intellectual and material forgery (A Case Study of The Supreme Court Verdict No.1143/K/Pid/2019).